BSU 2026 Rp900.000: Syarat Penerima dan Cara Ceknya

Ringkasan
- BSU 2026 sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus kepada pekerja bergaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau UMK/UMP setempat bila lebih tinggi, sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
- Penerima harus WNI ber-NIK dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, sementara ASN, TNI, dan Polri tidak berhak.
- Pekerja tidak perlu mendaftar sendiri, sehingga data kepesertaan dan upah yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan perlu dipastikan sesuai.
Gotrade News - Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 sebesar Rp900.000 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026 kepada pekerja bergaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau upah minimum setempat bila lebih tinggi. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), bantuan dibayarkan sekaligus dan pekerja tidak perlu mendaftar sendiri.
Menurut JDIH Kemnaker, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh. Aturan yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli itu ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan kini berstatus berlaku.
Dilansir InfoPublik, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan hal itu dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026). "BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan," ujarnya.
Syarat Penerima BSU 2026 Menurut Permenaker 16/2026
Tabel berikut merangkum ketentuan BSU 2026 dari Permenaker 16/2026 dan siaran pers Kemnaker 5 November 2026, sebagaimana dilaporkan InfoPublik dan Metro TV News.
| Ketentuan | Rincian |
|---|---|
| Besaran bantuan | Rp900.000 per penerima, dibayarkan sekaligus (Rp300.000 per bulan selama tiga bulan) |
| Kewarganegaraan | Warga negara Indonesia yang memiliki NIK |
| Kepesertaan | Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 |
| Batas upah | Paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau UMK/UMP setempat bila lebih tinggi |
| Tidak berhak | Aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri |
| Prioritas | Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran |
| Jadwal penyaluran | November hingga Desember 2026 |
Menurut InfoPublik, upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap. Di daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang tidak memiliki UMK memakai UMP dengan pembulatan yang sama.
Besaran per bulan itu sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Oktober. "Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000," ujar Airlangga, seperti dilaporkan Okezone.
Target 13,3 Juta Pekerja, Anggaran Hampir Rp12 Triliun
Okezone melaporkan BSU masuk paket bantuan kuartal IV 2026 untuk 13,3 juta pekerja. Soal anggaran, Airlangga mengatakan, "Ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun." Angka-angka itu disampaikan sebelum Permenaker 16/2026 terbit pada 28 Oktober 2026.
Melansir Metro TV News, penyaluran dilakukan bertahap melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia.
Bagaimana Cara Cek Penerima BSU 2026?
Status penerima BSU 2026 dicek lewat laman resmi bsu.kemnaker.go.id, menurut Metro TV News. InfoPublik menambahkan bahwa pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Kanal ketiga adalah akun media sosial resmi Kemnaker. Melalui Instagram pada Jumat (2/10/2026), Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi lanjutan yang akan disampaikan lewat kanal resmi dan media sosialnya, seperti dilaporkan Okezone.
Metro TV News juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tautan tidak resmi yang mengatasnamakan BSU, terutama yang meminta data pribadi atau biaya administrasi. Informasi sebaiknya hanya diambil dari sumber resmi pemerintah.
Data Upah di BPJS Ketenagakerjaan Jadi Penentu Penerima
Menurut InfoPublik, karena tidak ada kewajiban pendaftaran mandiri, pekerja perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah yang dilaporkan pemberi kerja telah sesuai. Kemnaker juga meminta pemberi kerja memeriksa data yang mereka kirim.
"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan."
Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, dikutip InfoPublik
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan nasihat investasi. Keputusan investasi ada di tangan kamu setelah melakukan riset mandiri.
Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan diperiksa oleh tim Gotrade sebelum terbit.
Sumber
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 (JDIH Kemnaker)
- BSU 2026 Rp900 Ribu Disalurkan Sekaligus, Ini Kriteria Pekerja yang Berhak Menerima (InfoPublik)
- Syarat Lengkap BSU 2026 dari Kemnaker, Ini Kriteria dan Link Pengecekannya (Metro TV News)
- BSU Rp900.000 Cair di Oktober-Desember 2026, Ini Penjelasan Kemnaker (Okezone via RCTI+)
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
Investasi saham berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Lakukan analisis pribadi sebelum memutuskan.












