Pajak DJP: 1,9 Juta WP Hapus Bukti Potong SPT 2025

Ringkasan
- DJP mencatat sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi menghapus bukti potong PPh dari SPT Tahunan 2025 dan mengirim email pengingat ke 475.698 di antaranya, dengan potensi PPh Rp2,01 triliun.
- Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut ASN yang belum patuh pajak tidak bisa naik pangkat, setelah ada SKB antara empat atau lima menteri.
- DJP menyebut pembalut dikenai PPN efektif 11%, sementara penghapusan sanksi 100% lewat KEP-239/PJ/2026 berlaku untuk SPT yang disampaikan hingga 31 Desember 2026.
Gotrade News - Kebijakan pajak DJP disorot setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi menghapus bukti potong PPh dari SPT Tahunan 2025, menurut DDTCNews. DJP mengirim email pengingat ke 475.698 di antaranya, dengan potensi PPh pada bukti potong yang dihapus senilai Rp2,01 triliun.
Dalam media gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11), Bimo juga menyebut aparatur sipil negara (ASN) yang belum patuh pajak tidak bisa naik pangkat, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Di luar dua isu itu, DJP juga menjelaskan pengenaan PPN atas pembalut dan masih menjalankan program penghapusan sanksi pajak 100% hingga 31 Desember 2026.
Kenapa DJP Kirim Email ke 475.698 Wajib Pajak?
DJP mengirim email karena para wajib pajak tersebut menghapus bukti potong PPh yang sah, nonfinal, dan sudah dilaporkan pemotongnya, dengan total PPh yang dihapus di atas Rp100.000, menurut DDTCNews. Menurut CNBC Indonesia, penghapusan itu membuat status kurang bayar di SPT Tahunan mereka menjadi nihil atau berkurang.
"Tidak semua kami kirim, yang kami kirim adalah yang bukti potongnya di atas Rp100.000," kata Bimo, dikutip DDTCNews. Sebanyak 312.546 wajib pajak menghapus bukti potong bernilai Rp100.000 hingga Rp1 juta, sementara kelompok dengan nilai PPh terbesar berada di rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta, yakni sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak.
Lewat email tersebut, DJP meminta wajib pajak membetulkan SPT Tahunan 2025 secara mandiri. Bimo menyebut pesan itu sebagai imbauan tanpa ancaman yang memakai pendekatan behavioral insight.
ASN Belum Patuh Pajak Tak Bisa Naik Pangkat
Pemerintah menyusun ketentuan baru yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai syarat kenaikan pangkat atau golongan ASN, menurut CNBC Indonesia. "Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat," kata Bimo. Promosi dan eselonisasi juga harus disertai surat keterangan fiskal (SKF).
Ketentuan itu baru berlaku setelah ada SKB antara empat atau lima menteri, termasuk Menteri Keuangan. Bimo belum menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut maupun kapan kebijakan itu diluncurkan.
Pembalut Kena PPN Efektif 11%, Apa Penjelasan DJP?
Pembalut dikenai PPN karena belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, seperti dilaporkan Katadata. Sebagai barang nonmewah, PPN pembalut dihitung dengan tarif 12% atas dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya setara 11%.
Inge menegaskan PPN atas pembalut bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi. Dalam Seminar Nasional Taxplore UI 2026, Kamis (5/11), ia menyebut pemerintah terbuka mengkaji usulan pembebasan PPN pembalut, menurut IKPI. Kajian itu akan menimbang besarnya manfaat bagi masyarakat dan dampaknya pada penerimaan negara, sementara pembalut saat ini belum masuk daftar barang bebas PPN dalam PP Nomor 49 Tahun 2022.
Di pasar produk perawatan pribadi Indonesia, Kimberly-Clark (KMB) mengumumkan akuisisi Softex Indonesia senilai US$1,2 miliar pada September 2020. Sekitar 80% penjualan Softex berasal dari popok, dan sisanya sebagian besar dari produk perawatan kewanitaan dan perawatan dewasa, menurut Financier Worldwide.
Data Pasar KMB
| Kode | Harga penutupan | Perubahan harian |
|---|---|---|
| KMB | $107,19 | -1,53% |
Data penutupan sesi reguler 12 November 2026 waktu New York. Harga dan perubahan: Yahoo Finance, dicek silang dengan harga penutupan di Nasdaq.com.
Penghapusan Sanksi Pajak 100% hingga 31 Desember 2026
Lewat KEP-239/PJ/2026 yang berlaku sejak 8 Oktober 2026, DJP mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak, menurut DDTCNews. Program ini mencakup SPT Tahunan PPh sampai tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai masa pajak September 2026, termasuk sanksi atas pembetulan SPT atas kemauan sendiri.
Besaran keringanan bergantung pada tanggal penyampaian SPT, menurut DDTCNews:
| Periode penyampaian SPT | Keringanan sanksi |
|---|---|
| 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 | Penghapusan 100% |
| 1 Januari hingga 31 Maret 2027 | Pengurangan 50% |
| 1 April hingga 30 Juni 2027 | Pengurangan 25% |
Keringanan hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar, dan permohonan paling lambat diajukan 1 Oktober 2028. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan pemutihan pajak, sehingga pokok utang pajak tetap harus dilunasi.
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan nasihat investasi. Keputusan investasi ada di tangan kamu setelah melakukan riset mandiri.
Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan diperiksa oleh tim Gotrade sebelum terbit.
Sumber
- 1,9 Juta WP Sengaja Hapus Bupot PPh, 475.000 Dikirimi Email Blast (DDTCNews)
- ASN Tak Lapor Pajak Bakal Susah Naik Pangkat, Bos DJP Buka Suara (CNBC Indonesia)
- Penjelasan DJP soal Pembalut Kena PPN Efektif 11% (Katadata)
- Pemerintah Tak Tutup Pintu Bebaskan PPN Pembalut, Ini Pertimbangannya (IKPI)
- DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya (DDTCNews)
- Kimberly-Clark to acquire Softex Indonesia in $1.2bn deal (Financier Worldwide)
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
Investasi saham berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Lakukan analisis pribadi sebelum memutuskan.












