Kondisi politik di Amerika Serikat kembali memanas. Di tengah government shutdown atau penutupan pemerintahan yang masih berlangsung, seorang hakim federal baru saja mengambil langkah besar. Hakim tersebut menghentikan rencana pemerintahan Trump untuk memecat ribuan pegawai negeri sipil (PNS) federal.
Mengapa Hakim Federal Menghentikan Rencana PHK?
Hakim Distrik AS Susan Illston di San Francisco mengeluarkan perintah yang disebut preliminary injunction. Sederhananya, ini adalah larangan hukum yang melarang pemecatan pegawai selama gugatan hukum masih berjalan, seperti dilaporkan oleh AP News. Perintah ini menggantikan larangan jangka pendek sebelumnya yang akan segera berakhir.
Serikat-serikat pekerja federal, seperti AFGE dan AFSCME, memuji keputusan ini. Menurut laporan AP News, mereka menggugat pemerintah dengan alasan bahwa pemecatan massal ini adalah "penyalahgunaan kekuasaan". Mereka menuduh pemecatan ini dirancang untuk menghukum pekerja dan menekan Kongres.
Hakim Illston tampaknya setuju dengan argumen tersebut. Ia menyatakan bahwa pemotongan tersebut kemungkinan besar "sewenang-wenang dan bermotif politik," menurut AP News. Laporan CNBC menambahkan bahwa Illston sebelumnya menyebut rencana PHK di tengah shutdown ini "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita."
Strategi 'Project 2025' di Balik Pemecatan
Langkah pemerintahan Trump ini bukanlah langkah acak. Menurut laporan CNBC, Presiden Trump menyebut shutdown ini sebagai "peluang" untuk memangkas apa yang ia sebut sebagai "Agensi Demokrat". Pemerintahan juga telah memangkas pekerjaan di bidang pendidikan dan kesehatan, area yang menurut AP News dianggap didukung oleh Demokrat.
Tindakan ini dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Skye Perryman, presiden kelompok hukum Democracy Forward, mengatakan kepada CNBC bahwa ini adalah upaya untuk "menjadikan buku pedoman Project 2025 menjadi kenyataan." Project 2025 sendiri adalah sebuah panduan kebijakan sayap kanan yang komprehensif.
Sebelum dihentikan hakim, sekitar 4.000 hingga 4.100 pemberitahuan PHK atau Reduction in Force (RIF) telah dikirimkan sejak 10 Oktober, menurut kedua laporan berita. Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, bahkan sempat menyatakan bahwa jumlah totalnya bisa "melebihi 10.000," seperti dilaporkan CNBC.
Apa Dampaknya Terhadap 'Shutdown' yang Berlanjut?
Keputusan hakim ini memberikan perlindungan penting bagi para pekerja federal untuk saat ini. Namun, ini tidak menyelesaikan masalah utamanya yaitu shutdown itu sendiri.
Menurut AP News, penutupan pemerintahan ini sekarang menjadi yang terpanjang kedua dalam sejarah AS. Penutupan terlama terjadi pada masa jabatan pertama Trump selama 35 hari.
Hingga kini, kebuntuan politik di Kongres masih berlanjut. Anggota parlemen Demokrat menuntut agar RUU pendanaan pemerintah juga mengatasi subsidi layanan kesehatan yang akan berakhir. Di sisi lain, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menolak untuk bernegosiasi sampai pemerintah dibuka kembali, menurut laporan AP News.
Bagi puluhan ribu pekerja federal, perintah hakim ini adalah kemenangan besar yang memberikan kelegaan sementara. Namun, pertarungan yang lebih besar antara Gedung Putih, Kongres, dan kini pengadilan, masih jauh dari selesai. Shutdown terus berlanjut tanpa ada solusi yang jelas di depan mata.
Referensi:
- CNBC, Judge extends ban on Trump firing federal workers during government shutdown. Diakses pada 29 Oktober 2025
- AP News, Judge extends order barring the Trump administration from firing federal workers during the shutdown. Diakses pada 29 Oktober 2025
- Featured Image: Shutterstock
Disclaimer
PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
