Gotrade News - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp4 triliun untuk membenahi sekitar 1.800 perlintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia. Anggaran berasal dari APBN dengan tambahan dukungan BUMN setelah kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/04).
--- - Sumber dana Rp4 triliun berasal dari APBN, dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. - BUMN melalui KAI dan BP BUMN akan menambah anggaran untuk perlintasan sebidang. - Solusi mencakup pembangunan flyover atau pemasangan pos jaga di seluruh perlintasan. ---
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sumber dana tetap dari APBN. Anggaran akan dijalankan melalui Kementerian Perhubungan sebagai pengelola infrastruktur perkeretaapian.
Kepala Badan Pelaksana BUMN Dony Oskaria menyatakan dana Rp4 triliun akan digabungkan dengan anggaran KAI yang sudah ada. BUMN siap berpartisipasi membiayai perbaikan perlintasan sebidang sesuai kapasitas masing-masing.
Dony menambahkan program ini sebenarnya sudah masuk rencana kerja pemerintah 2026 sebelum kecelakaan terjadi. Insiden Bekasi Timur mempercepat eksekusi program yang sebelumnya terjadwal sepanjang tahun.
Sekretaris Presiden Prasetyo Hadi menjelaskan banyak perlintasan sebidang berasal dari era kolonial Belanda dan belum tersentuh perbaikan. Sebagian besar masih berbentuk perpotongan langsung antara jalan dan rel kereta tanpa pengaman memadai.
Solusi yang disiapkan mencakup pembangunan flyover di titik padat lalu lintas atau pemasangan pos jaga di perlintasan tertentu. Pemilihan opsi tergantung kondisi geografis dan tingkat kepadatan jalur di setiap lokasi.
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur menelan korban jiwa serta puluhan luka. Insiden tersebut menjadi pemicu evaluasi menyeluruh sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Program perbaikan 1.800 perlintasan sebidang menjadi prioritas keselamatan transportasi pemerintahan Prabowo. Kementerian Perhubungan akan memimpin koordinasi implementasi di tingkat daerah dan operasional.
Pelaku industri konstruksi dan kontraktor BUMN berpotensi menerima dampak positif dari realisasi proyek ini. Anggaran Rp4 triliun diperkirakan menggerakkan rantai pasokan beton, baja, serta jasa konstruksi sepanjang 2026-2027.
Pasar saham akan mencermati realisasi belanja infrastruktur dan dampaknya pada emiten konstruksi serta material. Kelanjutan program ini juga akan menentukan persepsi keseriusan pemerintah pada keselamatan transportasi.
