Gotrade News - Partai Liberal Demokrat Jepang telah menyetujui perombakan besar aturan ekspor persenjataan, menjadi pembukaan perdagangan pertahanan terbesar sejak Perang Dunia II. Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menargetkan pengesahan resmi aturan baru sebelum akhir April 2026.
Poin Penting
- Jepang akan mengizinkan ekspor senjata mematikan ke negara yang memiliki perjanjian kerja sama pertahanan, menggantikan batasan lama pada lima kategori non-mematikan
- Perusahaan pertahanan Jepang seperti Mitsubishi Electric dan Toshiba sudah mulai merekrut dan membangun divisi ekspor baru
- Anggaran pertahanan Jepang sebesar $60 miliar menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia, dengan calon pembeli termasuk Filipina dan Polandia
Kerangka sebelumnya membatasi ekspor militer hanya pada lima kategori non-mematikan seperti peralatan penyelamatan, transportasi, dan pengawasan. Sistem baru mengklasifikasikan ulang barang pertahanan menjadi dua kelompok saja: senjata mematikan seperti kapal perang dan jet tempur, serta peralatan non-mematikan seperti radar.
Pergeseran Strategis Didorong Ancaman Regional
Tekanan keamanan dari Tiongkok dan ketidakpastian komitmen pertahanan AS mempercepat perubahan kebijakan ini. Saat ini Jepang bergantung pada Amerika Serikat untuk 95 persen impor pertahanannya, konsentrasi yang dinilai pemerintah tidak berkelanjutan.
Bagi investor Indonesia, perombakan ini membuka peluang baru di sektor pertahanan global yang selama ini didominasi pemain Barat. Filipina diperkirakan menjadi penerima pertama ekspor senjata mematikan Jepang berupa kapal fregat bekas, disusul sistem pertahanan rudal.
Toshiba berencana merekrut sekitar 500 pekerja dalam tiga tahun ke depan dan membangun fasilitas produksi khusus ekspor. Mitsubishi Electric menargetkan kenaikan penjualan pertahanan 50 persen menjadi 600 miliar yen, sekitar $3,8 miliar, pada 2031.
Dampak untuk Industri Pertahanan Global
Industri pertahanan Jepang menempati peringkat keempat dunia, meskipun masih 25 kali lebih kecil dari sektor pertahanan Amerika. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan Raytheon Technologies bisa menghadapi persaingan baru sekaligus peluang kemitraan.
Reformasi ini sejalan dengan kolaborasi Jepang dalam program pesawat tempur generasi baru bersama AS, Inggris, dan Italia. Pengurangan hambatan pasokan senjata sekutu berpotensi menguntungkan kontraktor yang terlibat dalam proyek pengembangan bersama.
Dalam aturan baru, Dewan Keamanan Nasional akan menyetujui ekspor dan anggota parlemen baru diberitahu setelahnya. Ini memberikan keleluasaan jauh lebih besar bagi eksekutif dalam keputusan perdagangan pertahanan.
Larangan umum ekspor ke negara yang terlibat konflik bersenjata aktif tetap berlaku, namun ada pengecualian untuk penjualan demi keamanan internasional. Investor yang memantau sektor pertahanan global perlu mengawasi pengesahan resmi aturan ini sebelum akhir April.
