Gotrade News - Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 1 April 2026. Kebijakan ini diambil untuk menghadapi tantangan efisiensi energi dalam situasi global yang tidak menentu.
Langkah ini juga disarankan bagi sektor swasta, BUMN, dan BUMD. Penerapan WFH bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik, sembari mendukung efisiensi energi nasional.
Status geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak dunia. Dengan WFH, pemerintah berharap dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan penggunaan transportasi publik.
Surat Edaran (SE) dari MenPAN-RB dan Mendagri menetapkan WFH ASN setiap hari Jumat. Langkah ini diharapkan mendorong transformasi digital dan efisiensi kerja di sektor pemerintahan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung inisiatif ini dengan mengimplementasikan WFH setiap Jumat bagi pegawainya. Ini diharapkan membantu dalam penghematan energi dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan kelancaran tugas tetap terjaga meski adanya WFH. Fungsi layanan publik yang memerlukan kehadiran fisik akan terus beroperasi seperti biasa.
Sementara kebijakan ini didorong oleh kebutuhan efisiensi energi, OJK memastikan bahwa langkah ini dievaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan situasi terbaru.
Dengan pembatasan kendaraan dinas hingga 50%, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi publik untuk menekan penggunaan energi fosil.
Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam upaya pelestarian energi nasional.
Referensi:
- Liputan6, Fakta-Fakta WFH 1 Hari Sepekan, Mulai Diterapkan Jumat Pekan Ini. Diakses 6 April 2026
- Liputan6, Terapkan WFH Setiap Jumat, OJK Jamin Layanan Masyarakat Berjalan Optimal. Diakses 6 April 2026
- WFH ASN Setiap Jumat, Strategi Pemerintah Efisiensi Energi. Diakses 6 April 2026
Featured Image: GPT Image 1.5
