Pajak Dividen: Tarif, Jenis, Contoh Menghitung Lengkap dengan Kalkulator

Ringkasan
- Dividen saham di BEI yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final sebesar 10%, kecuali memenuhi syarat pengecualian pajak melalui investasi kembali di Indonesia.
- Dividen yang memenuhi syarat pengecualian pajak tidak dipotong PPh final 10% di muka. Karena itu, wajib pajak perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jika tidak memenuhi ketentuan pengecualian.
- Syarat pengecualian pajak antara lain dividen harus diinvestasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, ditahan minimal tiga tahun pajak, dan dilaporkan melalui Coretax.
- Dividen saham AS umumnya dikenai pemotongan pajak di AS. Bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan P3B Indonesia-AS, tarif pemotongan dapat menjadi 15%. Dividen tersebut juga perlu diperhatikan dalam pelaporan pajak di Indonesia.
- Dividen yang diterima badan dalam negeri pada umumnya dikecualikan dari objek PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dividen kepada wajib pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B.
Pajak dividen merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Besaran pajaknya bergantung pada jenis penerima dan asal dividen, baik dari saham dalam negeri maupun luar negeri.
Lalu, berapa persen pajak dividen saham, bagaimana cara menghitungnya, dan apa saja syarat agar dividen bebas pajak? Di artikel ini dibahas seputar tarif, contoh perhitungan, hingga melaporkannya melalui Coretax.
Apa Itu Pajak Dividen?
Pajak dividen adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas dividen, bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bagi investor saham, dividen termasuk penghasilan. Jadi, dasarnya bisa dikenai pajak.
Namun aturan pajak atas dividen berbeda-beda tergantung siapa penerimanya (orang pribadi, badan, atau wajib pajak luar negeri) dan dari mana dividen berasal (dalam atau luar negeri).
Aturan dan Besaran Tarif Persen Pajak untuk Dividen
Pajak dividen berapa persen? Jawabannya tergantung siapa penerimanya dan dividen dari mana.
Untuk investor ritel orang pribadi dalam negeri, ada dua hal pokok:
1. Tarifnya PPh final 10% atas dividen dalam negeri.
2. Dividen dalam negeri bisa dikecualikan dari objek pajak bila diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai syarat.
Dasar hukumnya adalah UU PPh sebagaimana diubah UU Cipta Kerja dan UU HPP, beserta aturan turunannya (PP 9/2021, PMK 18/2021, dan PMK 81/2024).
Peraturan Pajak Dividen Terbaru
Berikut urutan aturan yang membentuk pajak dividen saat ini:
Aturan | Poin isinya |
UU Cipta Kerja (UU 11/2020) | Mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh: dividen dalam dan luar negeri dikecualikan dari objek pajak bila memenuhi syarat, termasuk diinvestasikan di Indonesia |
UU HPP (UU 7/2021) | Pasal 17 ayat (2c): tarif atas dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri paling tinggi 10% dan bersifat final |
Aturan teknis: syarat reinvestasi, penahanan 3 tahun pajak, dan setor sendiri | |
PMK 81/2024 | Laporan realisasi investasi disampaikan melalui Coretax, panduan DJP menyebut berlaku sejak 1 Januari 2025 |
Dividen bebas pajak sejak kapan? Skema pengecualian dividen dalam negeri mulai berlaku sejak UU Cipta Kerja (2020) dan aturan pelaksanaannya (2021).
Sebelum itu, dividen badan hanya dikecualikan dengan syarat kepemilikan tertentu. Per 6 November 2026, kami tidak menemukan perubahan tarif; cek halaman resmi DJP di pajak.go.id untuk pembaruan.
Bagaimana dengan "pajak dividen kepemilikan di atas 25%"? Syarat kepemilikan minimal 25% adalah aturan lama bagi badan sebelum UU Cipta Kerja. Setelah UU Cipta Kerja, dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri secara umum dikecualikan dari objek pajak. Karena detail pengecualian badan bisa berbeda per kondisi, pastikan ke konsultan pajak.
Jenis Pajak Dividen
Pajak atas dividen dibedakan menurut penerimanya, ada orang pribadi dan badan dalam negeri, Orang pribadi dalam negeri, dividen saham luar negeri, dan wajib pajak luar negeri. Berikut poin penjelasannya:
Penerima Dividen | Jenis pajak | Tarif | Catatan |
Orang pribadi dalam negeri | PPh final (Pasal 17 ayat 2c) | 10% | Dikecualikan bila diinvestasikan sesuai syarat. |
Badan dalam negeri (PT) | PPh Pasal 23 | 15% | Berlaku bagi dividen yang tidak memenuhi pengecualian. Umumnya dividen dalam negeri badan dikecualikan |
Wajib pajak luar negeri | PPh Pasal 26 | 20% atau sesuai P3B | Tarif P3B memerlukan dokumen domisili |
Orang pribadi dalam negeri, dividen saham luar negeri | Tarif progresif Pasal 17 UU PPh bila tidak dikecualikan | 5%, 15%, 25%, 30%, 35% per lapisan penghasilan kena pajak | Pajak yang sudah dipotong di luar negeri dapat menjadi kredit sesuai ketentuan |
Jadi, tarif PPh 23 atas dividen adalah 15%, tarif PPh 26 atas dividen adalah 20% (atau tarif P3B), dan tarif PPh final atas dividen orang pribadi adalah 10%.
Pasal yang relevan: Pasal 4 ayat (3) huruf f (pengecualian), Pasal 17 ayat (2c) (PPh final 10%), Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.
Kapan Dividen Tidak Dikenakan Pajak?
Bagaimana cara agar dividen tidak kena pajak? Dengen diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai syarat.
Dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi dikecualikan dari objek pajak bila memenuhi tiga syarat:
Diinvestasikan di wilayah Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima.
Ditahan paling singkat 3 tahun pajak. Bila dialihkan, hanya boleh ke bentuk investasi yang diakui aturan.
Melaporkan realisasi investasi melalui Coretax setiap tahun sampai tahun ketiga.
Contoh instrumen yang disebut DJP di antaranya SBN/sukuk, saham, deposito, dan emas.
Apakah membeli saham AS lagi dengan dividen termasuk "diinvestasikan di Indonesia"? Syarat aturannya adalah investasi di wilayah Indonesia.
Jika syarat tidak terpenuhi (misalnya investasi gagal dilakukan atau dicairkan sebelum waktunya), dividen kembali menjadi penghasilan yang terutang PPh.
Contoh Perhitungan Pajak Dividen
1. Contoh Dividen Saham BEI yang Sebagian Diinvestasikan
Ilustrasi: Si A menerima dividen Rp20 juta pada Mei 2026. Ia menginvestasikan Rp15 juta ke SBN dan memakai Rp5 juta.
Langkah | Perhitungan | Tenggat |
Dividen diterima | Rp20.000.000 | Mei 2026 |
Bagian diinvestasikan | Rp15.000.000 (dikecualikan jika syarat terpenuhi) | Investasi paling lambat 31 Maret 2027, ditahan 3 tahun pajak |
Bagian tidak diinvestasikan | Rp5.000.000 | n/a |
PPh final 10% | 10% x Rp5.000.000 = Rp500.000 | Setor paling lambat 15 Juni 2026 |
Laporan realisasi | Lewat Coretax | Sampai tahun ketiga |
Catatan: Ini ilustrasi edukasi, bukan perhitungan pajak resmi. Kondisi setiap orang bisa bisa berbeda.
2. Contoh Dividen Saham AS dari Potongan AS sampai SPT
Ilustrasi: dividen bruto US$100 dari saham AS.
Langkah | Angka |
Dividen bruto | US$100 |
Dipotong di AS (15%, tarif P3B) | US$15 |
Diterima | US$85 |
Perlakuan di Indonesia | Dikecualikan bila memenuhi syarat investasi, atau dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 |
Basis yang dilaporkan di SPT (bruto dengan kredit pajak luar negeri, atau neto) dan kurs konversi ke Rupiah bergantung pada ketentuan dan kondisi masing-masing, tanyakan ke konsultan pajak.
Ingin mencoba dengan angka dividenmu sendiri? Pakai kalkulator pajak dividen di bawah ini untuk memperkirakan PPh final 10%, tanggal setor, dan batas investasinya.
Hasil kalkulator hanya ilustrasi edukasi, bukan perhitungan pajak resmi; kondisi tiap wajib pajak berbeda.
Pajak Dividen Saham AS
Dividen saham AS punya dua lapis. Alurnya berikut ini:
Tahap | Apa yang terjadi |
1. Dividen bruto | Perusahaan AS membagikan dividen. |
2. Potongan di AS | Dipotong pajak di sumber (30% tarif umum, maksimal 15% dengan P3B). |
3. Diterima neto | Dana masuk setelah potongan. |
4. Kewajiban di Indonesia | Dikecualikan bila diinvestasikan sesuai syarat, atau dilaporkan dan dihitung dengan tarif Pasal 17 di SPT Tahunan. |
Lapis 1: Potongan di AS dan Peran P3B Indonesia-AS
Tarif umum AS atas penghasilan sumber AS yang diterima orang asing adalah 30%. P3B Indonesia-AS Pasal 11 membatasi pajak dividen di negara sumber maksimal 15% dari jumlah bruto. Untuk mendapat tarif P3B, pemilik manfaat menyerahkan formulir W-8BEN (status asing) ke pihak pemotong atau pembayar, bukan ke IRS.
Lapis 2: Kewajiban di Indonesia atas Dividen Luar Negeri
Dividen dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa dapat dikecualikan bagi bagian yang diinvestasikan di Indonesia, dengan syarat waktu dan laporan yang sama.
Sisanya dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh di SPT Tahunan. Konsep kredit pajak luar negeri (P3B Pasal 23 ayat 2) memungkinkan pajak yang sudah dibayar di AS diperhitungkan; cara penerapan angka tepatnya sebaiknya dikonsultasikan.
Tiga Salah Kaprah Soal Pajak Dividen
"Sudah dipotong 15%, berarti selesai." → Tidak otomatis. Potongan 15% adalah pajak di AS; kewajiban di Indonesia tetap ada.
"Dividen BEI masuk utuh, berarti bebas pajak." → Tidak. Dividen yang tidak diinvestasikan sesuai syarat terutang PPh final 10% yang disetor sendiri.
"WNI dapat tarif 10% di AS." → Keliru. Dalam tabel IRS, 10% adalah tarif dividen langsung untuk perusahaan induk, bukan investor ritel; tarif umum dividen untuk Indonesia adalah 15%.
Cara Membayar Pajak Dividen Saham
Kalau posisinya dividen BEI tidak diinvestasikan, setor PPh final 10% sendiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diterima.
Beriut langkah-langkah membayar pajak dividen saham dari DJP:
Login ke Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id).
Pilih menu eBupot, kemudian Penyetoran Sendiri.
Klik objek pajak "Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi".
Lengkapi Dasar Pengenaan Pajak dengan nilai dividen yang tidak diinvestasikan; sistem menghitung tarif dan pajaknya.
Buat kode billing, bayar, kemudian laporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
Keterlambatan atau kekurangan bayar bisa dikenai sanksi sesuai UU KUP.
Cara Melaporkan Dividen Bebas Pajak di Coretax
Laporan realisasi investasi dilakukan melalui layanan administrasi Coretax:
Login Coretax, buka Layanan Wajib Pajak, Layanan Administrasi, Buat Permohonan Layanan Administrasi.
Pilih AS.39 e-Pelaporan, AS.39-01.
Pilih jenis penghasilan (dividen dalam negeri, atau dividen luar negeri perusahaan go public).
Isi data dividen dan data investasi.
Create PDF, tanda tangan elektronik, lalu Submit. Selesai ketika status menjadi "Kasus Ditutup".
Apabila tidak melapor membuat dividen kembali maka menjadi objek pajak (PMK 81/2024).
Daftar Tenggat untuk Dividen yang Diterima Tahun 2026
Tanggal | Kewajiban |
Tanggal 15 bulan berikutnya | Setor PPh final 10% atas bagian yang tidak diinvestasikan |
31 Maret 2027 | Batas investasi dan laporan realisasi periode 1 |
31 Maret 2028 | Laporan realisasi periode 2 |
31 Maret 2029 | Laporan realisasi periode 3 |
Apakah Dividen Harus Dilaporkan di SPT?
Ya, dividen harus tercantum di SPT Tahunan. Dividen yang dikecualikan karena memenuhi syarat reinvestasi dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Dividen yang sudah dikenai PPh final dan dividen luar negeri yang dikenai tarif umum dilaporkan sesuai jenisnya. Nama bagian formulir di Coretax bisa berubah, pastikan ikuti petunjuk di SPT Coretax atau tanyakan ke KPP.
Apakah Dividen Ada Risiko?
Dividen tetap memiliki risiko. Sebelum bergantung pada dividen, berikut adalah hal-hal yang perlu idperhatikan:
Risiko pajak: lupa setor, lupa lapor realisasi, atau mencairkan investasi sebelum 3 tahun bisa membuat dividen kembali terutang PPh dan berpotensi kena sanksi.
Risiko dividen itu sendiri: Emiten tidak wajib membagikan dividen dan jumlahnya bisa berubah. Harga saham juga dapat turun setelah tanggal pembagian dividen. Penelitian Taungke dan Supramono (2015) di Jurnal Keuangan dan Perbankan menemukan bahwa harga saham di Bursa Efek Indonesia turun pada tanggal ex-dividend, meski penurunannya lebih kecil daripada nilai dividen.
Dengan begitu, penelitian tersebut memperkuat pembahasan risiko tanpa perlu membuat subjudul baru. Pastikan sumber aslinya memang mendukung temuan dan cakupan kalimat tersebut sebelum dipublikasikan.
Risiko investasi: dana yang diinvestasikan untuk memenuhi syarat pengecualian bisa naik atau turun nilainya dan terkunci minimal 3 tahun pajak.
Risiko kurs dan aturan: Dividen saham AS dalam dolar terpengaruh kurs, dan aturan pajak dapat berubah.
Baca Juga: Risiko Investasi: Jenis, Cara Mengukur, dan Strategi Mengelolanya
Kesimpulan
Karena termasuk penghasilan, dividen dikenai pajak. Dalam hal ini, dividen saham BEI orang pribadi terkena PPh final 10% kecuali diinvestasikan di Indonesia sesuai syarat dan dilaporkan di Coretax, sedangkan dividen saham AS dipotong 15% di AS dan masih punya kewajiban di Indonesia.
Catat tenggatnya, simpan bukti, dan konsultasikan kondisi khususmu. Jika kamu ingin mulai berinvestasi di saham AS, kamu bisa membuka akun Gotrade setelah memahami risikonya.
Konten ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak, hukum, maupun investasi. Kondisi tiap wajib pajak berbeda; konsultasikan dengan konsultan pajak atau KPP. Investasi mengandung risiko.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
Investasi saham berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Lakukan analisis pribadi sebelum memutuskan.












